Kok Media Malah Mengumbar Data Pribadi Penduduk?

Belakangan ini, kesadaran akan perlindungan atas data pribadi semakin meningkat sejak dikeluarkannya peraturan tentang registrasi kartu perdana seluler oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi beberapa bulan lalu.

Hal-hal yang berkaitan dengan nomor identitas penduduk dan nomor induk keluarga rasanya jadi lebih sensitif. Pasalnya, orang mulai sadar bahwa data administrasi pribadi itu berpeluang untuk disalahgunakan. Sebagai contoh, yang paling mudah adalah digunakan untuk meregisterasi sim card prabayar, dan sebelum-sebelumnya banyak ditemukan disalahgunakan oleh para telemarketing yang menawarkan berbagai macam produk.

Namun, tampaknya perlindungan atas data pribadi tersebut belum direspons secara cepat oleh media yang seharusnya menjadi pelopor literasi bagi masyarakat. Buktinya, saya bisa menemukan beberapa media online yang masih menggunakan foto KTP/KK sebagai foto ilustrasi tanpa menyensor nomor identitasnya. Salah satu rekan saya pun menemukan media lain yang menggunakan foto kartu BPJS yang menampilkan nomor induk keluarga dengan jelas.

Praktik tersebut secara tidak sadar bisa mengancam privasi orang yang kartu identitasnya dijadikan sebagai foto ilustrasi pada media tersebut, dan hal tersebut melanggar undang-undang terkait perlindungan data pribadi penduduk.

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

“Penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan sepersetujuan orang yang bersangkutan, dan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.”

Sementara itu, yang dimaksud sebagai data pribadi penduduk yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 84 UU Administrasi Kependudukan adalah:

a. nomor KK (Kartu Keluarga);

b. NIK (Nomor Induk Kependudukan);

c. tanggal/bulan/tahun lahir;

d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;

e. NIK ibu kandung;

f.  NIK ayah; dan

g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Oleh karena itu, setiap informasi pribadi yang berisi data di atas secara langsung wajib dilindungi, entah data tersebut berada di dunia nyata ataupun yang ada di dalam internet, dan kasus penggunaan foto kartu identitas tanpa sensor di media massa bisa terhitung melanggar undang-undang tersebut.

Namun, pada sisi lain, hal yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi pada ranah jurnalistik hanya disinggung dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik:

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Penafsiran tentang identitas pada pasal tersebut adalah menyangkut semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak dan terbatas hanya pada korban kejahatan susila.

Jika kemudian ada anggapan bahwa menyebarkan foto ilustrasi yang memuat data pribadi penduduk itu tidak melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dan kode etik jurnalistik karena si fotografer sudah meminta izin untuk mendapatkan foto tersebut, harusnya kita bertanya lagi, apakah si ‘korban’ pemilik kartu tersebut sadar akan bahaya-bahaya yang mengintainya jika data pribadi mereka diumbar secara luas?

Di sinilah, media harus menjalankan fungsinya sebagai filter dan gatekeeper yang bisa menyeleksi konten yang bisa diketahui secara bebas oleh masyarakat. Media harus tahu apakah menggunakan ilustrasi yang mengandung data pribadi penduduk itu layak untuk ditayangkan atau tidak.

Media juga harus berperan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kesadaran atas perlindungan data pribadi, dan bukan hanya sekadar memanfaatkan ‘keluguan’ masyarakat demi kepentingan industri.

Atau, saya malah jadi curiga, jangan-jangan masih ada pengelola media massa yang belum tahu dan sadar bahwa ada hal yang bernama perlindungan data pribadi penduduk, sehingga itulah yang mendorong mereka secara leluasa mereka menggunakan ilustrasi kartu penduduk tanpa sensor?

Share This:

Published by

Leave a Reply