Perjalanan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Untuk Wisatawan Mancanegara

Sektor pariwisata bak mendapat angin segar pada tahun ini lewat kebijakan pemberian bebas visa bagi warga dari beberapa negara yang akan mengunjungi Indonesia. Kebijakan ini dinilai efektif untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara demi mencapai target 20 juta kunjungan pada 2019.

Pemberian bebas visa kunjungan singkat (BVKS), maka pengunjung dari negara yang terdaftarkan akan dibebaskan dari pembayaran biaya administrasi untuk perizinan masuk ke wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menyadari akan kehilangan penerimaan negara sebesar US$25 per wisatawan.

Meskipun demikian, potensi penerimaan devisa dari kedatangan para wisatawan mancanegara diperkirakan akan jauh lebih besar daripada potensi pendapatan visa tersebut. Bahkan, dengan kebijakan baru tersebut dinilai akan mendatangkan tambahan 1 juta wisman dengan devisa minimal US$1 miliar.

Pada akhir 2014, pemerintah hanya menargetkan tambahan lima negara dengan wisatawan potensial untuk menerima fasilitas bebas visa pada 2015, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Rusia. Namun, pada realisasinya pemerintah ternyata lebih agresif dengan mengobral fasilitas ini kepada lebih banyak negara yang jumlahnya mencapai 90 negara.

img_5537_3
image: vilondo.com

Bahkan, menjelang akhir tahun diwacanakan total penerima fasilitas BVKS ini akan mencapai 174 negara.

 

Setidaknya ada dua tahap pemberlakuan pemberian fasilitas BVKS yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden sepanjang tahun ini. Tahap pertama disahkan dengan keluarnya Perpres No.69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang ditandangani presiden pada 9 Juni 2015. Pada peraturan tersebut, dilampirkan daftar negara yang dinyatakan bebas visa kunjungan sebanyak 30 negara.

Tiga bulan kemudian, kebijakan BVKS tahap II mulai diberlakukan dengan ditandatanganinya Perpres No.104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.69 Tahun 2015. Pada perpres yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 18 September 2015 itu, jumlah negara penerima fasilitas BVSK berubah dari 30 negara menjadi 75 negara.

Menjelang pergantian tahun, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menambah 84 negara baru dalam daftar negara penerima fasilitas BVSK. Dengan kata lain, negara baru yang yang mendapat fasilitas pada tahun ini menjadi 159 negara, atau total keseluruhan negara yang menerima fasilitas menjadi 174 negara.

 

// Timeline BVKS //

13 Januari 2015 Pemerintah melakukan terobosan dengan memberikan bebas visa kunjungan singkat (BVSK) bagi lima negara, yakni Australia, Jepang, Korea Selatan, China, dan Rusia yang mulai diterapkan tahun ini.

16 Februari 2015 Indonesia menyatakan batal memberikan fasilitas BVKS bagi wisatawan asal Australia yangakan berkunjung ke tanah air karena adanya perbedaan kebijakan di antara kedua negara. Australia diketahui menganut kebijakan universal visa yang mewajibkan siapa pun warga negara asing harus menggunakan visa, sedangkan Indonesia menganut paham resiprokal untuk pembebasan visa.

16 Maret 2015 Pemerintah memastikan akan menambahkan fasilitas bebas visa bagi turis asing dari 25 negara sebagai tahap awal paket kebijakan reformasi struktural perekonomian. Berarti, ada 21 negara tambahan di samping empat negara di luar Australia yang sebelumnya telah diputuskan sejak akhir 2014.

17 Maret 2015 Pemerintah akhirnya menyepakati pemberian fasilitas BVKS bagi 30 negara, jika ditambah dengan 15 negara yang sudah eksis mendapatkan bebas visa, maka kebijakan tersebut akan berlaku bagi turis yang berasal dari 45 negara.

25 Maret 2015 Dengan pemberlakuan BVKS bagi 30 negara baru, pemerintah menargetkan bisa menambah kunjungan wisman hingga 1 juta kunjungan, dengan devisa minimal US$1 miliar.

9 Juni 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia No.69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam lampiran Perpres dicantumkan nama 30 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS untuk tempat pemeriksaan imigrasi tertentu.

24 Juni 2015 Setelah ditetapkannya kebijakan bebas visa bagi 30 negara baru, pemerintah menetapkan target baru yakni penambahan 30 negara baru yang akan mendapatkan fasilitas BVSK pada 2016.

15 September 2015 Pemerintah menyatakan akan menambah lagi sebanyak 45 negara yang akan menerima fasilitas BVSK. Jika ditambah dengan 45 negara yang sudah menerima bebas visa sejak dikeluarkannya Perpres No.69/2015, maka negara penerima fasilitas BVSK menjadi 90 negara.

18 September 2015 Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres No.104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. Jumlah negara baru penerima fasilitas BVSK berubah dari 30 negara menjadi 75 negara.

23 November 2015 Sebanyak 1.100 delegasi asal Jepang menghadiri Pesta Malam Pertukaran Jepang-Indonesia sebagai respons terhadap pemberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga Jepang yang akan mengunjungi Indonesia.

21 Desember 2015 Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menambah 84 negara baru ke dalam daftar negara penerima fasilitas BVSK ke Indonesia, sehingga total negara yang akan mendapatkan bebas visa menjadi 174 negara.

 

***

Negara-negara Penerima Fasilitas BVKS

Peraturan Negara Penerima Fasilitas
Peraturan Presiden No.43/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No.18/2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar, serta Hongkong dan Makao.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Republik Rakyat China, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.
Perpres No.104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (tambahan)

Aljazair, Angola, Argentina, Azerbaijan, Belarusia, Bulgaria, Dominika, Estonia, Fiji, Ghana, India, Irlandia, Islandia, Kazakhstan, Kirgistan, Kroasia, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Maladewa, Malta, Mesir, Monako, Panama, Papua New Guinea, Portugal, Rumania, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Siprus, Slovakia, Slovenia, Suriname, Taiwan, Tanzania, Timor Leste, Tunisia, Turki, Vatikan, Venezuela, Yordania, Yunani.

Usulan Kemenko Maritim dan Sumber Daya tambahan antara lain:

Australia, Brazil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia Herzegovina, Kosta Rika, Israel, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagascar, Goergia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, Paraguay.

Share This:

Published by

Leave a Reply